Merespon Covid-19, PCNU Gelar Rapat Terbatas bersama Banom

MAGELANG – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang menggelar rapat terbatas guna merespon instruksi dari Pemerintah serta PBNU terkait Covid-19. Acara yang digelar di Aula Meeting Gedung PCNU Kabupaten Magelang (20/03) ini dihadiri oleh KH. Ahmad Izzudin ( Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Magelang) beserta jajaran pengurus PCNU serta seluruh ketua Banom NU Kabupaten Magelang diantaranya muslimat, fatayat, ansor, ip-ippnu, pagar nusa, pergunu, JQH. 

Dalam sambutannya Ahmad Izzudin menyampaikan prihatin atas adanya musibah wabah COVID-19 yang telah menimpa kita.

“Berkaitan dengan hal itu, PBNU telah menerbitkan protokol NU Peduli COVID-19. Untuk itu seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan protokol NU Peduli Covid-19. Dalam menyikapo hal ini PCNU mengikuti arahan sesuai dari PBNU” kata Ahmad Izzudin

(Foto Istimewa Kegiatan Rapat Terbatas)

Adapun instruksi protokol NU Peduli Covid-19 berisi tentang protokol Posko NU Peduli Covid-19, protokol kantor di lingkungan Nahdlatul Ulama (PBNU, PWNU, PCNU, Pengurus Lembaga dan Banom di seluruh tingkatan), protokol masjid dan musholla, protokol di area lembaga pendidikan NU, termasuk pondok pesantren, protokol untuk individu dan keluarga, dan protokol di pasar atau kawasan pedagang kaki lima.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 3945/C.I.34/03/2020 yang diterbitkan di Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2020 M atau bertepatan dengan 17 Rajab 1441 H. Surat tersebut ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen HA Helmy Faishal Zaini.

Pada kesempatan tersebut PCNU beserta banom menekankan pentingnya social distance serta penundaan kegiatan-kegiatan terutama di ranting-ranting NU di Kabupaten Magelang. Harapannya dengan adanya rapat ini penekanan untuk menunda segala kegiatan-kegiatan NU yang bersifat mengumpulkan masyarakat agar menunda hingga saat yang ditentukan.