Magelang, Bulan Sya’ban atau yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai bulan Ruwah menjadi momentum penting bagi masyarakat Magelang, khususnya warga Nahdliyin, untuk memperkuat kesiapan spiritual menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Salah satu ekspresi kultural-religius yang terus lestari hingga kini adalah tradisi punggahan, sebuah praktik yang sarat nilai filosofis, sosial, dan spiritual.

Punggahan lazim dilaksanakan dengan berkumpulnya warga di masjid, musala, atau rumah tokoh masyarakat. Mereka membawa hidangan sederhana, diiringi doa bersama, tahlil, dan kenduri. Namun lebih dari sekadar pertemuan ritual, punggahan merupakan ruang perjumpaan batin yang mempertemukan manusia dengan Tuhan, sesama, dan para leluhur.

Filosofi Punggahan: Unggah Menuju Kesucian

Kata punggahan berasal dari kata “unggah” yang berarti naik. Secara filosofis, punggahan dimaknai sebagai proses menaikkan kualitas batin, membersihkan diri dari kesalahan, serta menata niat sebelum memasuki Ramadan. Bagi warga Nahdliyin Magelang, Ramadan tidak boleh disambut dalam keadaan lalai, melainkan dengan kesadaran spiritual yang utuh.

Tradisi ini juga menjadi sarana mendoakan para leluhur. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jama’ah, doa bagi orang yang telah wafat adalah bentuk birrul walidain yang melampaui batas usia. Ruwahan menjadi momentum refleksi akan keterhubungan antargenerasi, bahwa kehidupan hari ini tidak lepas dari jasa mereka yang telah mendahului.

Apem dan Ketan: Simbol Permohonan Maaf dan Persatuan

Dalam tradisi punggahan di Magelang, apem dan ketan bukan sekadar hidangan pelengkap, melainkan simbol yang mengandung makna filosofis mendalam.
Apem diyakini berasal dari kata Arab ‘afwun yang berarti ampunan. Kehadiran apem dalam punggahan dimaknai sebagai permohonan maaf, baik kepada Allah Swt. maupun kepada sesama manusia. Tekstur apem yang lembut melambangkan harapan agar hati manusia dilunakkan, dijauhkan dari sifat keras, dendam, dan kebencian. Apem menjadi simbol kesadaran akan keterbatasan manusia dan kebutuhan akan pengampunan sebelum memasuki bulan penuh rahmat.

Sementara itu, ketan memiliki makna kebersamaan dan persatuan. Sifat ketan yang lengket melambangkan eratnya tali silaturahmi dan harapan agar hubungan sosial antarwarga tetap “nempel”, tidak mudah tercerai-berai. Dalam konteks sosial, ketan mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menguatkan, dan menjaga harmoni di tengah perbedaan.

Perpaduan apem dan ketan mencerminkan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial: memohon ampun kepada Tuhan sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama manusia.

Ruwahan sebagai Ruang Sosial dan Spirit Kebersamaan

Punggahan juga menjadi ruang sosial yang egaliter. Semua warga hadir tanpa memandang status ekonomi maupun sosial. Hidangan dibagi rata, doa dipanjatkan bersama, dan kebersamaan menjadi nilai utama.

Disinilah kearifan lokal warga Nahdliyin Magelang tampak nyata: agama dihayati sebagai laku sosial yang membumi.
Di tengah arus modernisasi yang cenderung individualistik, punggahan berfungsi sebagai pengikat sosial, sarana saling memaafkan, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta ukhuwah wathaniyah.

Islam Nusantara dan Identitas Nahdliyin
Tradisi punggahan mencerminkan wajah Islam Nusantara yang ramah dan inklusif. Nilai-nilai Islam disampaikan melalui simbol budaya yang mudah dipahami masyarakat. Apem, ketan, doa, dan kenduri menjadi media dakwah kultural yang efektif, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam.

Di Magelang, tradisi ini diwariskan lintas generasi. Para kiai kampung, tokoh masyarakat, hingga generasi muda ikut merawatnya sebagai bagian dari identitas Nahdliyin. Punggahan bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan praktik hidup yang terus relevan.

Menjaga Tradisi, Menjaga Makna

Merawat tradisi punggahan berarti menjaga kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Dari apem yang melambangkan permohonan ampun hingga ketan yang merekatkan persaudaraan, punggahan mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya soal relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal dengan sesama.
Dalam kesederhanaannya, punggahan di Magelang menjadi pengingat bahwa spiritualitas sejati tumbuh dari hati yang bersih, hubungan yang rukun, dan kesadaran akan keterhubungan manusia dengan sejarah dan budayanya.

The post Tradisi Punggahan di Bulan Sya’ban: Kearifan Lokal Warga Nahdliyin Magelang dalam Merawat Spirit Ruwahan appeared first on Suara NU.

Sebagian besar ulasan mengenai dinamika Nahdlatul Ulama (NU) belakangan ini—baik di jurnal, media massa, hingga status media sosial—cenderung terpaku pada sudut pandang politik. Mengapa? Karena itu yang paling mudah. Analisis politik sering kali tidak membutuhkan riset mendalam atau wawancara yang melelahkan. Di era digital ini, cukup dengan mengandalkan emosi atau “nyangkem” (asal bicara), bahkan seorang profesor pun bisa terjebak dalam pola yang sama.

Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, ada faktor yang jauh lebih besar yang mendorong pergeseran di internal PBNU saat ini: Karakter Digital.

Gagap di Tengah Arus Post-Truth

Banjirnya informasi kebenaran-buatan (post-truth) dan deepfake telah membuat banyak pihak, termasuk warga maupun elit NU, menjadi gagap. Fenomena ini menciptakan kecenderungan di mana orang dengan mudah membagikan informasi yang memicu emosi tanpa melakukan verifikasi.

Ironisnya, penyakit “asal sebar” ini juga menjangkiti kalangan intelektual dan profesor yang pernah lama mengenyam pendidikan di luar negeri. Padahal, inti dari pergeseran yang terjadi di NU saat ini berakar pada kebijakan digitalisasi organisasi yang sistematis.

DIGDAYA: Basis Transformasi dan Pemicu “Gegeran”

Transformasi digital di NU dimanifestasikan melalui sistem DIGDAYA (Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama). Saat ini, digitalisasi memang baru menyentuh tahap persuratan, namun peta jalannya jelas: akan mencakup kepengurusan, kader, program, hingga tata kelola keuangan dan aset.

Mengapa digitalisasi ini memicu kehebohan? Jawabannya sederhana: Transparansi. Dengan sistem digital yang paperless, ruang untuk manipulasi dan transaksi tidak sah menjadi tertutup rapat. Sebagai contoh, di masa lalu, Surat Keputusan (SK) kepengurusan sering kali menjadi komoditas yang “ditransaksikan”—baik dalam bentuk uang maupun kesepakatan politik tertentu—saat pengurus daerah menjemput SK ke pusat atau sebaliknya.

Kini, melalui DIGDAYA, SK langsung diunggah oleh admin dan sampai ke alamat pribadi pengurus tanpa perantara. Inilah alasan mengapa urusan SK menjadi sangat krusial dalam pusaran konflik belakangan ini.

Bocoran: Admin AI Akan Segera Hadir

Upaya untuk “mempermainkan” sistem DIGDAYA terus dicegah. Bahkan, dalam waktu dekat, PBNU akan melakukan langkah yang lebih radikal: meluncurkan admin berbasis AI (Artificial Intelligence) untuk mengelola DIGDAYA. Dengan AI, intervensi manusia yang subjektif akan diminimalisir hingga titik nol.

Upaya untuk membatalkan proses digitalisasi ini bukannya tidak ada. Ada tekanan luar biasa, mulai dari upaya pemecatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas gagasan digitalisasi ini, hingga ancaman hukum melalui lembaga negara. Namun, sejauh ini, upaya penggagalan tersebut menemui jalan buntu.

Menavigasi Perubahan: Bukan Sekadar Broker Budaya

Sayangnya, sudut pandang ini jarang disentuh oleh para pengamat atau intelektual medsos. Kebanyakan masih meremehkan (underestimate) transformasi di tubuh NU. Bagi mereka yang ingin memahami landasan pemikiran ini secara serius, buku “Menavigasi Perubahan NU dan Pesantren, Syarah Pemikiran Gus Yahya” (2025) sudah membedah masalah digitalisasi ini secara tuntas.

Pergeseran ini juga merambah pada kemandirian ekonomi. Pengelolaan lembaga usaha melalui BUMNU, termasuk pengelolaan tambang, kini harus berada di bawah kendali organisasi secara langsung, bukan lagi oleh individu pengurus secara personal. Langkah ini diperkuat dengan kolaborasi internasional seperti Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha (NUHM) dan Sharia Global Services (SGS) yang baru saja diluncurkan.

NU sedang bertransformasi. Jika dulu NU sering dianggap hanya sebagai cultural broker (perantara budaya), kini perannya meluas menjadi aktor ekonomi dan politik yang terorganisir. Ada yang melihat ini secara negatif dan menganggap agama tidak boleh berpolitik atau berbisnis di level tertentu. Namun, pertanyaannya tetap sama: Emang napa? Masalah buat lu?

Dunia sedang berubah, dan NU memilih untuk menavigasi perubahan itu daripada tergilas olehnya. Kita hanya butuh sedikit kesabaran sampai semua orang—termasuk para profesor—menyadari realitas baru ini.

Oleh: Prof. Ahmad Suaedy (dengan penyesuaian)

Sumber Asli : https://www.facebook.com/share/p/1Bm9oeDRT4/

The post Di Balik “Gegeran” PBNU: Digitalisasi, AI, dan Runtuhnya Sekat Manipulasi appeared first on Suara NU.

Kabut pagi turun perlahan di kaki Merapi. Dari kejauhan, suara mesin diesel menggema, menembus sunyi pedesaan yang baru terbangun. Jalan desa yang sempit berguncang tiap kali rombongan truk bermuatan pasir melintas, meninggalkan debu yang mengambang di udara dan getaran yang terasa sampai ke dinding rumah. Seorang ibu di teras menutup jendela rapat-rapat, sementara anaknya menunggu giliran menyeberang jalan dengan hati-hati. Di sinilah, di tepian Gunung Merapi yang gagah dan penuh berkah, kesunyian alam telah lama terkalahkan oleh dentum mesin dan derak roda baja.

Aktivitas penambangan pasir sudah bertahun-tahun menjadi denyut kehidupan baru di wilayah Kabupaten Magelang bagian timur dan tenggara. Penambangan tersebar di lima kecamatan: Dukun, Srumbung, Salam, Muntilan, dan Ngluwar. Wilayah yang dulunya menjadi sabuk hijau penyangga Merapi kini seolah tak pernah tidur. Dari aliran Kali Putih, Kali Pabelan, hingga Kali Senowo, truk-truk pengangkut pasir datang silih berganti, menjemput hasil bumi yang tak pernah selesai digali.

Ciri khas jalan raya Magelang–Semarang kini bukan lagi pemandangan sawah atau kebun salak, melainkan deretan truk pasir yang melata dengan muatan berlebih. Beberapa mogok di tanjakan atau bahu jalan karena as patah atau ban meletus akibat beban berat. Di warung “Ngetemp” di tepi jalan, para sopir menunggu giliran, mengistirahatkan ban yang panas karena gesekan aspal. Mereka bercanda ringan tentang “TPR resmi” dan “TPR nonresmi” pungli yang wajib dibayar di pos jalan dan lokasi tambang. Tak ada yang tahu pasti uang itu mengalir ke mana: mungkin ke kantong petugas, mungkin ke pejabat rendahan yang merasa punya hak atas setiap butir pasir Merapi. Di bak belakang beberapa truk, tampak tulisan pilok putih yang menggelitik: “Kuat Lakoni, ra kuat tinggal Ngopi.” Kalimat sederhana itu terdengar seperti sindiran pahit terhadap sistem yang memaksa rakyat kecil menanggung beban permainan besar yang tak terlihat.

Penambangan pasir ilegal ini bukan fenomena baru. Aktivitasnya telah berlangsung lebih dari tiga tahun, bahkan kemungkinan jauh lebih lama dari yang diketahui banyak orang. Ia tumbuh di bawah radar pengawasan, terlindung oleh kabut birokrasi dan kepentingan ekonomi yang saling bertaut. Setelah kewenangan pengelolaan tambang ditarik dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi pada 2014 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, muncul kekosongan kontrol di tingkat lokal. Celah inilah yang dimanfaatkan jaringan penambang dan cukong pasir untuk memperluas operasi tanpa izin. Kabupaten kehilangan kuasa mengatur, tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan. Sementara itu, koordinasi lintas lembaga di tingkat provinsi berjalan lamban, seperti rantai berkarat yang sulit digerakkan.

Dari catatan kepolisian dan pemerintah daerah, sedikitnya ada 36 titik tambang pasir ilegal tersebar di lima kecamatan. Titik-titik galian itu muncul di sepanjang aliran sungai bekas lahar dingin, jalur yang dulu menjadi tempat air menghidupi sawah dan kebun warga. Kini, jalur itu berubah menjadi nadi ekonomi gelap yang tak kenal aturan. Di lapangan, kerusakan paling parah tampak di ruas Srumbung–Sudimoro. Warga sudah berulang kali melapor dan meminta agar jalur truk dialihkan, namun laporan itu seperti terhempas di udara.

Di sisi lain, nilai transaksi tambang pasir ilegal di lereng Merapi mencapai Rp3 triliun per tahun, sebuah angka yang menohok karena melampaui APBD Kabupaten Magelang yang hanya sekitar Rp2,76 triliun, di mana lebih dari 70 persen masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ironinya, di wilayah yang tanahnya digali dan jalannya hancur, ekonomi yang bergerak justru ekonomi hitam yang tak tercatat, sementara keuangan daerah tetap bergantung pada belas kasihan pusat.

Namun tak sepeser pun dari perputaran uang besar itu menetes ke kas daerah. Pendapatan asli daerah tidak bertambah, tetapi biaya perbaikan jalan dan infrastruktur meningkat setiap tahun. Warga sekitar hanya menjadi penonton yang setiap hari menelan debu, mendengar dentuman mesin, dan melihat sawah mereka perlahan mengering. Sementara aparat daerah terjebak dalam dilema antara menjaga ketenangan atau menghadapi jejaring kuasa yang membekingi operasi ilegal itu. Pertanyaan yang muncul: apakah mereka tidak tahu, atau justru memilih untuk tidak tahu?

Kerusakan ekologis yang ditimbulkan pun sangat serius. Sekitar 312 hektar lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang seharusnya dilindungi telah rusak akibat aktivitas tambang liar. Ekosistem hutan terganggu, habitat alami lenyap, dan bentang alam berubah drastis. Penambangan tanpa reklamasi memicu erosi, meningkatkan risiko longsor, dan mengancam ketersediaan air bersih. Di dusun-dusun seperti Salam, Ngargomulyo, dan Sudimoro, debit air menurun drastis. Sumur yang dulu tak pernah kering kini harus dipompa dalam. Irigasi sawah tersendat, pola tanam berubah, dan tanah subur berganti menjadi hamparan batu serta debu. Burung-burung yang dulu bersarang di tepi sungai menghilang tanpa jejak.

Kerusakan ekologis ini diikuti oleh retaknya tatanan sosial. Desa yang dulu guyub kini terbelah antara mereka yang menolak tambang dan mereka yang menggantungkan hidup darinya. Aparat desa terjebak dalam dilema moral: menjaga harmoni sosial atau menutup mata demi stabilitas ekonomi. Beberapa tokoh masyarakat yang berani bersuara justru diintimidasi, dicap “anti-investasi”, bahkan ada yang diperiksa karena dianggap memprovokasi. Di Srumbung dan Salam, kelompok buruh tambang seperti “buruh seng grong” pernah melakukan protes terhadap penindasan para cukong dan oknum aparat, namun suara mereka cepat dibungkam.

Perlawanan juga datang dari MWCNU bersama seluruh Jam’iyyah-nya dari Pengurus Ranting dan Badan Otonom hingga 17 kepala desa yang menuntut penutupan tambang ilegal dan pemulihan fungsi lahan. Namun perjuangan itu tidak mudah. Di tengah tekanan kekuasaan, suara moral sering kali menjadi yang paling lemah. Padahal, yang mereka perjuangkan hanyalah hak untuk hidup di tanah yang tidak rusak dan air yang tidak kering.

Tambang pasir ilegal di lereng Merapi bukan sekadar soal ekonomi hitam. Ia adalah cermin dari negara yang abai, aparat yang menutup mata, dan masyarakat yang akhirnya belajar diam. Siklusnya selalu sama: tambang dibuka, alam rusak, operasi digelar, pelaku ditangkap sebagian, lalu jaringan tumbuh kembali, seolah tak ada yang benar-benar ingin menutupnya.

Jika Merapi suatu saat kembali bergemuruh, barangkali itu bukan semata gejala geologi. Bisa jadi itu adalah bentuk protes dari gunung yang tubuhnya dikoyak tanpa ampun. Sebab alam punya cara sendiri untuk menagih utang manusia. Dan ketika tagihan itu datang, tak ada alat berat yang bisa menggali jalan keluar.

Pada akhirnya, persoalan tambang pasir di Merapi bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal nurani dan arah kekuasaan. Pemerintah pusat selama ini tampak abai dan tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap gurita tambang ilegal yang telah merusak lereng Merapi. Lereng yang seharusnya menjadi sabuk hijau penyangga kehidupan justru dibiarkan menjadi halaman belakang kekuasaan, tempat sumber daya diambil tanpa batas sementara kerusakannya ditanggung oleh rakyat kecil. Pemerintah daerah pun tampak tak berdaya menghadapi jejaring kuasa yang membekingi operasi ilegal itu. Ketika aparat di bawah terperangkap dalam struktur yang timpang, kebenaran pun kehilangan jalannya.

Di antara debu tambang yang beterbangan dan jalanan yang retak, rakyat kecil tetap bertahan. Mereka menutup jendela agar anak-anaknya tak sesak, memompa air dari sumur yang kian kering, dan berdoa agar lahan dan sawahnya tak ikut terterjang banjir lahar dingin dari Merapi. Alam telah berteriak, tetapi kekuasaan memilih tuli.

Dan mungkin, ketika Merapi suatu hari kembali bergemuruh, itu bukan sekadar gejala geologi. Ia bisa jadi bahasa terakhir dari gunung yang tubuhnya dikoyak tanpa ampun, sebuah pengingat keras bahwa alam punya cara sendiri menagih utang manusia. Jika hari itu tiba, tak ada kekuasaan, izin tambang, atau alat berat apa pun yang mampu menggali jalan keluar.

Pertanyaan yang tersisa sederhana namun menampar:
Apakah kekuasaan hanya akan turun tangan ketika bencana sudah datang, ataukah kita memang sedang menunggu Merapi berbicara dengan caranya sendiri?

Ahmad Taufiq
Anggota Lakpesdam PCNU Kab. Magelang

The post Rp3 Triliun Pasir Merapi: Kronik Ilegalitas, Korupsi, dan Luka Alam appeared first on Suara NU.

Oleh : Abdul Aziz Idris

Dakwah perjuangan Wali songo tidak berhenti hanya dengan keberadaan situs-situs sejarah, seperti makom, dan masjid masjid bersejarah, namun wali songo juga meninggal jejak lewat para muridnya, adalah Sunan Geseng yang masyhur merupakan salah satu murid Sunan Kalijogo pun mengikuti jalan dakwah “Sang Guru” dengan jelajah desa milang kori, melakukan perjalanan dari satu desa ke desa lain untuk mengenalkan Islam sebagai agama luhur dan mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad, salah satu daerah yang menjadi petilasan laku dakwah Sunan Geseng adalah Desa Tarukan yang kalau sekarang masuk bagian dari Desa Dawung, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Di Tarukan ada Makom Nyai Sunan Geseng dan diziarahi masyarakat, disinilah pula beberapa penderek kemudian menetap dan menjaga makam ini sekaligus meneruskan dakwah Sunan Geseng.

KH. Usman adalah penerus dakwah Sunan Geseng yang tinggal di Tarukan, tidak tercatat sejarah tentang waktu lahir beliau, beliau adalah anak dari Kyai Syuaib bin Kyai Abil Hasan bin Kyai Ibrohim. Usman muda tumbuh ditempa ilmu, dan tirakat sebagai mana layaknya santri. Sehingga ketika dewasa matang secara ilmu, akhlak. Meneruskan perjuangan dakwah bukan hal yang mudah, begitu juga yang dijalani Kyai Usman.

Kondisi masyarakat sekitar Tarukan yang masih awam, dangkal akidahnya serta merajalela kemaksiatan, salah satunya kepercayaan masyarakat setempat kepada satu tempat yang dianggap keramat sehingga mereka melakukan ritual sesat, meminta-minta hajat dengan persembahan tertentu. Hal ini di sadari betul oleh Kyai Usman perlu difahamkan dan dan diluruskan. Salah satu pendekatan dakwah beliau adalah mengundang masyarakat sekitar Tarukan yang melakukan sholat Jumah di masjid Tarukan ke rumah dan dijamu makan secukupnya, sebagaimana ajaran Catur piwulangnya Sunan Drajat, berupa Wenehono pangan marang wong kang kaliren. Setelah itu sedikit demi sedikit memberi pemahaman tentang akidah dan syariah Islam secara sederhana dan mudah. Sehingga kemudian secara perlahan masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan ritual sesat meminta-minta kepada selain Alloh.

Masa hidup Kyai Usman masyarakat masih dibawah penjajah Belanda, beliau termasuk bagian dari pejuang yang diawasi oleh Belanda, karena beliau adalah bagian dari jejaring pasukan Pangeran Diponegoro, Tetapi dengan usaha batin dan doa beliau membentengi desa Tarukan secara khusus dengan benteng batin. Sehingga pasukan Belanda tidak bisa masuk ke wilayah desa Tarukan, bahkan sampai saat beliau sudah wafat pasukan Belanda tidak bisa masuk ke desa Tarukan. Tidak cukup perjuangan secara sendiri tetapi beliau juga mengkader putra-putra beliau ikut berjuang di masyarakat. Beberapa putra beliau adalah tokoh-tokoh pejuang dimasanya, KH. Abdan pendiri pesantren pertama di wilayah Magelang timur, KH. Abdurrohman Butuh, kyai yang mengembleng, memberi doa khusus kepada santri yang berperang melawan pasukan Belanda di pertempuran Ambarawa. KH. Dimyati Tarukan yang dikenal sebagai salah satu Kyai Hikmah.

Pada hari Jum’ah, 31 Oktober 2025 dengan momentum Hari Santri Nasional (HSN), Bupati Kabupaten Magelang mengapresiasi jejak perjuangan KH.Usman dengan menetapkan nama beliau sebagai nama jalan di ruas jalan Kabupaten Magelang, tepatnya di ruas jalan Klopo, Sindas yang melintas di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Tegalrejo dan Kecamatan Secang.

The post KH Usman Penerus Perjuangan Sunan Geseng appeared first on Suara NU.

Di sebuah sore di tahun 2022, seorang perempuan muda di Bandung menyeruput jus hijau sambil menatap video TikTok. Di layar, seorang wanita berkacamata tegas—disebut “Dr. Maya”, menjamin bahwa racikan daun kelor dan nanas bisa menyembuhkan kanker. Dua bulan kemudian, perempuan itu meninggal. Tumor yang semula stadium awal telah bermetastasis. Keluarganya baru tahu: “Dr. Maya” tak pernah kuliah kedokteran. Latarnya? Mantan sales obat herbal yang membeli gelar doktor dari situs gelar palsu. Kisah ini bukan sekadar duka keluarga. Ini potret zaman: media telah menjadi panggung di mana kepakaran sejati dibunuh perlahan, digantikan oleh ilusi yang dijual sebagai kebenaran.

Tom Nichols, dalam The Death of Expertise(2017), menggambarkannya sebagai “epidemi ketidakdewasaan intelektual” bahwa masyarakat lebih memilih dongeng yang nyaman ketimbang fakta yang pahit. Lihatlah bagaimana studio televisi menjelma menjadi pasar loak gelar. Seorang influencer kecantikan dengan 500 ribu pengikut tiba-tiba menjadi “pakar parenting” karena punya dua anak. Seorang mantan kontestan reality show diundang sebagai “analis politik” hanya karena jargonnya viral di Twitter. Di sini, kamera tak merekam proses verifikasi—ia hanya menangkap senyum manis, kostum necis, dan kalimat-kalimat yang terdengar nyarismeyakinkan.

Psikolog media Sherry Turkle (2015) menyebut ini “krisis kedekatan palsu”. Di era digital, publik lebih percaya pada sosok yang “terasa seperti teman” ketimbang profesor dengan puluhan jurnal ilmiah. Media memanen kerentanan ini: memilih narasumber yang piawai memainkan emosi, bukan yang menguasai substansi. Contohnya kasus Andrew Wakefield—dokter gadungan yang memicu gerakan anti-vaksin global. Meski 97% studi membantah klaimnya, media massa tahun 1990-an memberitakannya sebagai “kontroversi”, seolah ada dua sisi yang setara. Hasilnya? WHO mencatat 140.000 kematian campak pada 2019, sebagian besar karena imbas hoaks yang ia sebarkan.

Lalu, mengapa media menjadi komplotan dalam tragedi ini? Jawabannya bukan pada teknologi, melainkan krisis moral industri. Platform media mengukur kesuksesan dari engagement—bukan akurasi. Seperti dikritik pakar komunikasi Donald Nathanson (2004), “Kemarahan dan kekaguman palsu lebih mudah dijual ketimbang fakta yang dingin.” Algoritma tak peduli apakah seorang “ahli” itu kompeten; yang penting kontroversinya bisa menahan jempol pengguna. Di Indonesia, UU Pers No. 40/1999 tak mengatur sanksi bagi media yang menampilkan narasumber fiktif. Bandingkan dengan Jepang: pada 2021, stasiun NHK didenda ¥50 juta karena menampilkan “ahli ekonomi” yang ternyata karyawan toko online. Tanpa denda yang menyakitkan, media kita akan terus jadi pabrik legitimasi abal-abal.

Seorang produser acara kesehatan di Jakarta pernah berbisik: “Kalau narasumbernya nggak ‘sexy’ di layar, rating jatuh. Sponsor kabur.” Di sini, logika bisnis mengalahkan integritas. Nichols (2017) menulis pedas: “Di industri yang sakit, kepakaran diukur dari seberapa lama Anda bisa menahan penonton di sofa, bukan dari seberapa dalam ilmu yang Anda miliki.” Akibatnya, kita semua menanam bom waktu. Di Filipina, kasus “Dr. Farrah”—dokter palsu yang tampil di 15 stasiun TV—memicu 23 kasus overdosis obat tradisional. Di AS, podcast Joe Rogan yang menyebarkan mitos vaksin COVID-19 dikaitkan dengan 9.000 kematian yang bisa dicegah (The Lancet, 2023). Tapi di balik angka-angka itu, ada kehancuran yang lebih halus: publik mulai ragu pada semua otoritas. Seperti kata filsuf Hannah Arendt, “Lingkungan yang dipenuhi kebohongan bukan hanya menghasilkan ketidaktahuan, tapi juga keengganan untuk percaya pada kebenaran apa pun.”

Namun, di tengah keputusasaan, selalu ada celah cahaya. Ajarkan anak-anak untuk bertanya: “Siapa kamu sebenarnya? Apa buktinya? Dari mana klaim ini berasal?” Seperti kata pepatah Tiongkok kuno: “Memberi seseorang seekor ikan memberinya makan untuk sehari. Mengajarnya memilah informasi memberinya kehidupan.”Bayangkan algoritma yang tak hanya mengejar clickbait, tapi juga memberi “poin kredibilitas” pada narasumber. Platform seperti NewsGuard sudah mulai melakukannya—mengapa kita tidak? Media harus berani memperlambat diri. Seperti kata Goenawan Mohamad: “Jurnalisme bukan tentang kecepatan, melainkan kedalaman. Bukan tentang siapa yang pertama, tapi siapa yang paling jernih.”

Pada 1986, Umberto Eco memperingatkan: “Media sosial akan memberi suara pada jutaan orang bodoh.” Tapi ia lupa menyebut bahwa media arus utama bisa menjadi panggung mereka. Kita telah sampai di persimpangan: melanjutkan budaya “asal viral”, atau merawat kembali martabat kepakaran. Pilihannya bukan hanya menentukan nasib media, tapi juga peradaban. Sebab, seperti ditulis Nichols: “Masyarakat boleh membenci ahli, tapi mereka tak bisa hidup tanpa ahli.”

Mungkin suatu hari nanti, di layar kaca, kita akan melihat wajah-wajah baru: bukan penipu berjas, tapi ahli yang rendah hati. Sampai saat itu tiba, tugas kita adalah tetap kritis—seperti obor di tengah kabut.

Penulis: Ahmad Taufiq – Pengurus Lakpesdam PCNU Kab. Magelang

Referensi:
Wawancara dengan Produser Televisi Jakarta (2023).
Nichols, T. (2017). The Death of Expertise.
Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation.
The Lancet Study on COVID-19 Misinformation (2023).

The post “Pakar Gadungan, Panggung Digital, dan Matinya Akal Sehat” appeared first on Suara NU.

Oleh Abdul Aziz Idris

Pasca perang Diponegoro, atau sering juga disebut perang Jawa, banyak kyai yang menjadi bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro menyebar ke pelosok-pelosok daerah untuk menghindar dari kejaran Penjajah Belanda. Namun menyebarnya para ulama ini tidak sekedar menghindar dari Belanda karena justru dari sinilah kemudian pola perjuangan di mulai kembali dengan strategi yang berbeda, dengan mendirikan pondok pesantren, Dan salah satu Panglima pasukan Pangeran Diponegoro, Kyai Abdur Rouf yang memilih dusun Tempur sebagai tempat mengkader pejuang, mendirikan pesantren. Kyai Abdur Rauf adalah putra Kyai Hasan Tuqo ( Raden Bagus Kemuning ) yang masih keturunan Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Tentu selain mengasuh dan mengkader generasi pejuang, beliau juga membimbing masyarakat. Dan salah satu cucu beliau yang kemudian meneruskan jejak perjuangan ini adalah Nahrowi ( Dalhar ) muda untuk berangkat menimba ilmu di Tanah Suci setelah sebelumnya berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa untuk belajar.

Salah satu guru Nahrowi atau Kyai Dalhar adalah Syekh Mahfudz bin Abdullah At Tarmasy, salah satu Ulama Nusantara yang disegani di Tanah Suci sampai digelari Imam Bukhori tanah Jawa dimasanya, karena kealiman beliau dalam ilmu hadist. Dari Syekh Mahfudz inilah Mbah Kyai Dalhar belajar dan sampai mendapatkan ijazah dan sanad keilmuan Syekh Mahfudz yang tersambung dengan para Ulama, sanad Syekh Mahfudz ini terhimpun dalam satu kitab yang berjudul Kifafatul Mustafid lima ‘ala minal asanid, كفاية المستفيد لما على من الأسانيد sebuah genre kitab khusus sanad ( tsabat ) yang menyebut mata rantai keilmuan Syekh Mahfudz yang bersambung dengan para Ulama, terkhusus Ulama pengarang kitab. Dalam kitab yang ditulis ulang oleh Kyai Mukhlasin bin Abdurahman, Pendiri Pondok Baru Payaman, yang juga murid Kyai Dalhar ini disebut beberapa kitab induk, muktabar yang diijazahkan oleh Syekh Mahfudz at Tarmasy kepada Kyai Dalhar disebut dengan nama Muhammad bin Abdurahman bin Abdurouf Al fesantreny, ada fan Tafsir, Hadist, Fiqh, Ushul, Ilmu Alat ( Nahwu, shorof ), dan bahkan beberapa aurod, seperti: Hizb Nawawi, Dalil Khoirot bahkan talqin dzikir. Juga sanad yang bersambung kepada Imam Muhammad bin Idris As Syafi’i. Ijazah kitab sanad ( tsabat ) ini menarik karena menjadi bukti mata rantai Keilmuan Kyai Dalhar dengan Syekh Mahfudz At Tarmasy dan juga menjadi bukti jejaring Ulama Nusantara yang mendunia.

Jejaring Ulama, Kyai Nusantara sedemikian meluas dan sangat otentik dan ini adalah bagian dari otentisitas keilmuan Ulama di Nusantara. Tradisi sanad menjadi bagian penting dalam merekam dan mengabadikan jejak Keilmuan ini.

The post Sanad Keilmuan Al-Maghfurlah KH Dalhar Watuconggol dari Syekh Mahfudz at Tarmasy ( I ) appeared first on Suara NU.

Selamat Hari Lahir (Harlah) ke-40 Lakpesdam NU!

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Lakpesdam NU semakin menegaskan posisinya sebagai think tank strategis yang mengawal gerakan Nahdlatul Ulama (NU) baik di tingkat nasional maupun global.

Sebagai institusi riset dan perencanaan, Lakpesdam tidak hanya berfokus pada penguatan tradisi keagamaan (ubudiyah), tetapi juga merancang program berbasis bukti (evidence-based) untuk menjawab tantangan peradaban kontemporer seperti transformasi digital, ketahanan finansial, dan problem kebangsaan. Pendekatan ini menjadikan NU sebagai organisasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan dinamika zaman.

Lakpesdam berperan sebagai mitra kritis PBNU dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Melalui riset mendalam, lembaga ini mengarahkan tema-tema besar Bahtsul Masail pada isu aktual seperti kesenjangan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Contoh konkret adalah keterlibatan NU dalam merespons pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata (PIK 2) di Kabupaten Tangerang. PCNU setempat, melalui LBH NU, melakukan pendampingan dan riset lapangan terhadap masyarakat terdampak. Hasilnya, PBNU merekomendasikan peninjauan ulang kebijakan PIK 2, menekankan prinsip keadilan dalam penetapan harga lahan melalui kesepakatan bersama, serta pemenuhan hak-hak warga. Proses ini mencerminkan metodologi NU yang hati-hati, berbasis fakta, dan menjauhi tindakan reaktif maupun provokatif.

Politik Kebangsaan NU: Solusi Moderat, Bukan Konfrontasi

Politik NU selalu berorientasi pada harmoni kebangsaan (siyasah waṭaniyyah), yakni mencari solusi yang win-win untuk meredakan gejolak tanpa mengorbankan prinsip keadilan. NU menolak gaya politik intimidatif dan provokatif. Tuduhan bahwa NU “tidak peka terhadap masalah sosial” bertolak belakang dengan fakta sejarah: melalui Lakpesdam dan lembaga otonom lainnya, NU secara sistematis menjawab tantangan seperti penggusuran, radikalisme, dan ketimpangan pendidikan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis ilmu. Bagi NU, keberpihakan terhadap rakyat tidak harus dibuktikan lewat retorika keras, tetapi melalui kerja nyata yang ilmiah dan bijaksana.

Bayt al-Hikmah dan Warisan Intelektual Islam

Pada abad ke-9, dunia Islam melahirkan Bayt al-Hikmah di Baghdad, simbol kejayaan intelektual Islam. Lembaga ini menjadi pusat kajian lintas ilmu—agama, filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Para ulama seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibn Sina bukan hanya penerjemah, tetapi juga inovator. Spirit yang mereka bawa adalah integrasi antara wahyu dan akal, antara turâts dan realitas, antara ibadah dan ilmu.

Lakpesdam NU, dalam konteks abad ke-2 NU, sangat relevan untuk mengambil inspirasi ini. Lakpesdam bisa menjadi Bayt al-Hikmah kontemporer, yang tidak hanya menjaga nalar Aswaja dalam bentuk klasik, tetapi juga mengaktifkannya dalam transformasi sosial dan kebijakan publik. Riset yang dilakukan bukan hanya untuk tahu, tetapi untuk tindakan yang membebaskan dan memajukan.

Untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi peran ke depan, Lakpesdam NU harus melangkah dengan akar yang kuat dan arah yang terang, berpijak pada jalan thariqah Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah. Sebagai lembaga yang lahir dari rahim pesantren dan tradisi keilmuan Islam klasik, Lakpesdam tidak bisa sekadar menjadi institusi teknokratik. Ia harus tetap menjadi penjaga warisan keilmuan, turats dengan membumikan riset sosial yang berpijak pada ushul fiqh, maqashid syari’ah, serta nilai-nilai tasawuf akhlaqi. Tajdid sosial yang ditawarkan Lakpesdam pun hendaknya dilakukan dengan pendekatan tadarruj (bertahap) dan penuh hikmah, bukan secara reaktif ataupun pragmatis.

Dalam menjawab berbagai isu kebangsaan, paradigma moderasi (wasathiyyah) NU harus menjadi napas dalam setiap inisiatif. NU tidak terjebak dalam ekstremitas ideologi kanan atau kiri, tetapi konsisten menjaga khidmah kepada umat dan bangsa dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Di titik inilah, Lakpesdam memiliki potensi besar untuk mentradisikan pemikiran NU menjadi sebuah mazhab sosial-keislaman yang sistematis dan aplikatif. Sebagaimana Imam al-Ghazali pernah merumuskan sintesis antara syariah dan tasawuf dalam konteks individual dan masyarakat, demikian pula Lakpesdam dapat merumuskan “paradigma Aswaja” sebagai kerangka pemikiran dalam perumusan kebijakan sosial yang berbasis nilai.

Lebih jauh lagi, Lakpesdam harus mampu menjadi teladan dalam integrasi antara kerja sosial dan spiritualitas. Nilai-nilai seperti ikhlas, tawadhu‘, mujahadah, dan tsiqah-keyakinan pada perjuangan kolektif adalah DNA dari thariqah an-Nahdliyah. Program-program yang dijalankan tidak semata didorong oleh logika proyek, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk ibadah ijtima’i, yaitu ibadah sosial yang lahir dari ketulusan, keikhlasan, dan kecintaan terhadap umat. Dengan demikian, arah idealitas Lakpesdam ke depan adalah menjadi poros yang menyeimbangkan antara tradisi dan transformasi, antara dzikir dan pikir, antara khidmah dan ijtihad.

Refleksi dan Harapan: Dari Tradisi ke Inovasi

Jika Lakpesdam adalah manusia, maka usia 40 adalah masa kematangan sekaligus titik balik. Bukan sekadar fase bertahan, tapi saatnya tumbuh progresif, dinamis, dan memberi warna pada zaman. Amanat abad ke-2 NU adalah amanat perubahan struktural dan kultural. Lakpesdam harus menjadi kompas peradaban, sekaligus pelindung warisan para masyayikh.

Kita hidup di era perubahan yang cepat, kompleks, dan tak terduga. Advokasi dan pemberdayaan harus bergeser dari sekadar akses ke arah kemandirian dan keberdayaan yang berkelanjutan. Pendekatan progresif bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Bersama generasi muda, Lakpesdam bisa menjadi kekuatan transformasi: tidak hanya menyuarakan perubahan, tapi menciptakannya.

Terima kasih kepada seluruh muasis, penggerak, dan mitra yang telah menghidupkanlembaga ini dari masa ke masa. Kepada para pendahulu, baik yang masih membersamai maupun yang telah wafat, kami kirimkan doa terbaik dan penghormatan tertinggi. Alfatihah.

Dengan kerja tim dan semangat khidmah, Lakpesdam PBNU harus lebih dari sekadar lembaga advokasi. Ia harus menjadi simbol harapan, pusat kebijakan, rumah ilmu, dan cahaya pencerahan di tengah masyarakat, dan bukannya terlalu muluk, namun juga tidak mungkin, bahwa sebagaimana Bayt al-Hikmah dahulu menjadi mercusuar dunia Islam, maka Lakpesdam NU hari ini harus menjadi pelita zaman di tengah gelapnya krisis sosial dan krisis makna. Ia tak hanya meneliti untuk tahu, tapi mengkaji untuk bertindak, membela yang lemah, dan membangkitkan kesadaran umat.

Ahmad Taufiq – Pengurus LAKPESDAM PCNU Kab. Magelang

The post 40 Tahun Lakpesdam NU: Antara Turats dan Menggerakkan Ijtihad Sosial appeared first on Suara NU.

Surat terbuka untuk NU dari Saudara Muhammadiyah

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jujur saja, kalau bicara soal suasana Ramadhan yang semarak, masjid-masjid NU selalu punya tempat tersendiri dalam ingatan saya. Ada banyak aktivitas yang mungkin bagi sebagian orang dianggap berlebihan, tapi saya melihatnya sebagai bentuk ekspresi kegembiraan dalam menyambut bulan suci. Masjid-masjid NU bukan sekadar tempat shalat dan tarawih, tapi juga pusat kehidupan sosial dan spiritual yang mengakomodasi semua kalangan—baik yang rajin beribadah maupun yang baru belajar mendekatkan diri kepada agama.

Saya tahu, sebagian dari kami di Muhammadiyah lebih terbiasa dengan pendekatan ibadah yang lebih simpel dan formal. Ada yang mengkritik kegiatan seperti tadarus bersahutan, bedug yang ditabuh, tarhim sebelum adzan, atau bahkan nyadran dan megengan sebagai sesuatu yang tidak ada tuntunannya secara langsung dari Rasulullah ﷺ. Tapi setelah saya renungkan, saya justru melihat bagaimana NU berhasil menjaga tradisi ini sebagai media dakwah yang efektif—cara yang sudah sejak lama diterapkan oleh para Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara.

Kalau ada yang bertanya, “Bukankah ini bid’ah?” Saya mulai memahami bahwa tidak semua hal yang baru itu sesat, apalagi jika tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana kaidah yang sering disampaikan ulama NU:

“المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح”

(Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih maslahat).

Ini pula yang membuat saya menyadari, mengapa masjid-masjid NU selalu hidup sepanjang Ramadhan. Di tempat lain, mungkin setelah tarawih masjid kembali sunyi, pintu ditutup, lampu dimatikan, dan aktivitas ibadah lebih banyak dilakukan di rumah. Tapi di NU, suasana sebaliknya: masjid tetap menyala, orang-orang masih berkumpul, tadarus terus mengalun, dan anak-anak kecil sampai orang tua tetap merasa menjadi bagian dari kehidupan masjid.

Bisa jadi, karena pendekatan ini, NU lebih bisa menjangkau masyarakat awam—orang-orang seperti Mbak Yu Tumiati, Kang Supingi, Cak Na’al—yang beragama dengan cara sederhana dan tidak terlalu terbebani dengan konsep yang berat. Islam di tangan NU terasa lebih humanis, lebih membumi, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Saya tetap Muhammadiyah, dan saya bangga dengan warisan pemikiran yang ada di dalamnya. Tapi saya juga belajar untuk mengakui kelebihan orang lain tanpa perlu merasa lebih unggul. Mungkin ada perbedaan cara dalam memahami agama, tapi selama itu membawa manfaat dan tidak keluar dari prinsip dasar Islam, kenapa harus dipertentangkan?

Saya hanya ingin jujur melihat realitas: NU berhasil menjadikan Ramadhan sebagai bulan yang penuh kegembiraan dan kebersamaan, tanpa membuat orang merasa asing di dalamnya. Mungkin ada yang tidak sepakat dengan sebagian tradisinya, tapi siapa yang bisa menyangkal bahwa masjid-masjid NU adalah yang paling semarak dan paling makmur di bulan Ramadhan?

Wallahu a’lam.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ditulis ulang oleh Ahamd Taufiq – Pengurus LAKPESDAM PCNU Kab. Magelang

The post NU dan Ramadhan: Islam yang Ramah dan Dekat dengan Kehidupan appeared first on Suara NU.

The post NU dalam Kiprah Sosial & Politik Menurut Masyarakat: Membaca Hasil Survey Kompas appeared first on Suara NU.

The post Menjelang Musyker, NU Care-LAZISNU Kabupaten Magelang berkomitmen untuk Transparansi Pelaporan Dana appeared first on Suara NU.