Menu

Mode Gelap

Opini · 1 Feb 2026 16:17 WIB · · Artikel ini telah dibaca 70 kali

Di Balik “Gegeran” PBNU: Digitalisasi, AI, dan Runtuhnya Sekat Manipulasi


Di Balik “Gegeran” PBNU: Digitalisasi, AI, dan Runtuhnya Sekat Manipulasi Perbesar

Bagikan :

Sebagian besar ulasan mengenai dinamika Nahdlatul Ulama (NU) belakangan ini—baik di jurnal, media massa, hingga status media sosial—cenderung terpaku pada sudut pandang politik. Mengapa? Karena itu yang paling mudah. Analisis politik sering kali tidak membutuhkan riset mendalam atau wawancara yang melelahkan. Di era digital ini, cukup dengan mengandalkan emosi atau “nyangkem” (asal bicara), bahkan seorang profesor pun bisa terjebak dalam pola yang sama.

Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, ada faktor yang jauh lebih besar yang mendorong pergeseran di internal PBNU saat ini: Karakter Digital.

Gagap di Tengah Arus Post-Truth

Banjirnya informasi kebenaran-buatan (post-truth) dan deepfake telah membuat banyak pihak, termasuk warga maupun elit NU, menjadi gagap. Fenomena ini menciptakan kecenderungan di mana orang dengan mudah membagikan informasi yang memicu emosi tanpa melakukan verifikasi.

Ironisnya, penyakit “asal sebar” ini juga menjangkiti kalangan intelektual dan profesor yang pernah lama mengenyam pendidikan di luar negeri. Padahal, inti dari pergeseran yang terjadi di NU saat ini berakar pada kebijakan digitalisasi organisasi yang sistematis.

Baca Juga  Jelang Harlah NU ke-102, Kekuatan Doa ( 1 )

DIGDAYA: Basis Transformasi dan Pemicu “Gegeran”

Transformasi digital di NU dimanifestasikan melalui sistem DIGDAYA (Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama). Saat ini, digitalisasi memang baru menyentuh tahap persuratan, namun peta jalannya jelas: akan mencakup kepengurusan, kader, program, hingga tata kelola keuangan dan aset.

Mengapa digitalisasi ini memicu kehebohan? Jawabannya sederhana: Transparansi. Dengan sistem digital yang paperless, ruang untuk manipulasi dan transaksi tidak sah menjadi tertutup rapat. Sebagai contoh, di masa lalu, Surat Keputusan (SK) kepengurusan sering kali menjadi komoditas yang “ditransaksikan”—baik dalam bentuk uang maupun kesepakatan politik tertentu—saat pengurus daerah menjemput SK ke pusat atau sebaliknya.

Kini, melalui DIGDAYA, SK langsung diunggah oleh admin dan sampai ke alamat pribadi pengurus tanpa perantara. Inilah alasan mengapa urusan SK menjadi sangat krusial dalam pusaran konflik belakangan ini.

Baca Juga  Koreksi Makna Dukhon Bukan Rokok

Bocoran: Admin AI Akan Segera Hadir

Upaya untuk “mempermainkan” sistem DIGDAYA terus dicegah. Bahkan, dalam waktu dekat, PBNU akan melakukan langkah yang lebih radikal: meluncurkan admin berbasis AI (Artificial Intelligence) untuk mengelola DIGDAYA. Dengan AI, intervensi manusia yang subjektif akan diminimalisir hingga titik nol.

Upaya untuk membatalkan proses digitalisasi ini bukannya tidak ada. Ada tekanan luar biasa, mulai dari upaya pemecatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas gagasan digitalisasi ini, hingga ancaman hukum melalui lembaga negara. Namun, sejauh ini, upaya penggagalan tersebut menemui jalan buntu.

Menavigasi Perubahan: Bukan Sekadar Broker Budaya

Sayangnya, sudut pandang ini jarang disentuh oleh para pengamat atau intelektual medsos. Kebanyakan masih meremehkan (underestimate) transformasi di tubuh NU. Bagi mereka yang ingin memahami landasan pemikiran ini secara serius, buku “Menavigasi Perubahan NU dan Pesantren, Syarah Pemikiran Gus Yahya” (2025) sudah membedah masalah digitalisasi ini secara tuntas.

Baca Juga  Peringatan Harlah IPNU ke-71 dan IPPNU ke-70 di Kabupaten Magelang Berlangsung Meriah

Pergeseran ini juga merambah pada kemandirian ekonomi. Pengelolaan lembaga usaha melalui BUMNU, termasuk pengelolaan tambang, kini harus berada di bawah kendali organisasi secara langsung, bukan lagi oleh individu pengurus secara personal. Langkah ini diperkuat dengan kolaborasi internasional seperti Nahdlatul Ulama Harvest Maslaha (NUHM) dan Sharia Global Services (SGS) yang baru saja diluncurkan.

NU sedang bertransformasi. Jika dulu NU sering dianggap hanya sebagai cultural broker (perantara budaya), kini perannya meluas menjadi aktor ekonomi dan politik yang terorganisir. Ada yang melihat ini secara negatif dan menganggap agama tidak boleh berpolitik atau berbisnis di level tertentu. Namun, pertanyaannya tetap sama: Emang napa? Masalah buat lu?

Dunia sedang berubah, dan NU memilih untuk menavigasi perubahan itu daripada tergilas olehnya. Kita hanya butuh sedikit kesabaran sampai semua orang—termasuk para profesor—menyadari realitas baru ini.

Oleh: Prof. Ahmad Suaedy (dengan penyesuaian)

Sumber Asli : https://www.facebook.com/share/p/1Bm9oeDRT4/

Bagikan :
badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tradisi Punggahan di Bulan Sya’ban: Kearifan Lokal Warga Nahdliyin Magelang dalam Merawat Spirit Ruwahan

2 February 2026 - 22:28 WIB

Rp3 Triliun Pasir Merapi: Kronik Ilegalitas, Korupsi, dan Luka Alam

5 November 2025 - 13:02 WIB

KH Usman Penerus Perjuangan Sunan Geseng

31 October 2025 - 10:31 WIB

“Pakar Gadungan, Panggung Digital, dan Matinya Akal Sehat”

18 April 2025 - 08:59 WIB

Sanad Keilmuan Al-Maghfurlah KH Dalhar Watuconggol dari Syekh Mahfudz at Tarmasy ( I )

15 April 2025 - 11:56 WIB

40 Tahun Lakpesdam NU: Antara Turats dan Menggerakkan Ijtihad Sosial

9 April 2025 - 08:37 WIB

AI Image Generate
Trending di Artikel